Konsultan Kekayaan Intelektual Archives - Payung Paten

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai HaKI, Apakah itu?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DLTS) semenjak tahun 2000. Sayangnya, hanya sedikit masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Berkat kurangnya edukasi tentang ini ke seluruh lapisan masyarakat.

Padahal aturan dalam Undang-Undang ini penting. Terdapat aturan untuk mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) setiap produk komponen komputer. Oleh karenanya, masyarakat harus paham. Untuk itu kalau kamu masih belum mengerti tentangnya, simak artikel ini secara saksama!

Pengertian Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ada beragam pengertian tentang hak desain tata letak sirkuit terpadu di masyarakat. Setiap definisi memiliki ruang lingkupnya masing-masing. Sebagaimana pengertian DTLST dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia membagi DLTS menjadi dua komponen terpisah. Keduanya antara lain Desain Tata Letak, dan Sirkuit Terpadu. Desain Tata Letak adalah kreasinya, adapun Sirkuit Terpadu merupakan produknya.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa DTLST adalah peletakan berbagai komponen dalam bentuk tiga dimensi. Dari komponen tersebut, terdapat satu komponen aktif. Sisanya adalah komponen dukungan yang saling terhubung satu sama lain.

Setiap komponen dipasang pada sirkuit terpadu. Sirkuit ini dimaksudkan untuk menimbulkan fungsi baru yang jauh lebih canggih. Biasanya di dalam sirkuit terdapat rancangan tertentu yang dibuat perusahaan elektronik.

Setiap rancangan pasti dibuat oleh seseorang. Dalam merancang pun memakan waktu lumayan lama. Maka pemerintah ingin melindungi hak kekayaan intelektual sang perancang lewat Undang-Undang Hak Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu tahun 2000.

Contoh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sebagaimana disebut di atas, fungsi Undang-Undang Hak Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, yaitu melindungi hak kekayaan intelektual industri seorang perancang. Bentuk perlindungan yang ditawari peraturan tersebut cukup banyak.

Perlindungan pertama ialah memberikan kesempatan kepada perancang untuk mendesain komponen-komponen baru dan memasarkannya ke masyarakat atas nama dirinya. Ini secara tidak langsung memberikan dampak ekonomi cukup signifikan kepada pembuat.

Selain itu, keluarnya peraturan ini tidak langsung menyuruh orang lain untuk tidak menduplikasi barang tersebut atas alasan ekonomi. Apabila ingin melakukan hal ini, orang lain harus mendapatkan izin dari pemegang hak yang tercatat di pemerintah.

Prosedur Pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Semua orang berhak mendapatkan hak desain tata letak sirkuit terpadu sendiri untuk kepentingan ekonomi. Asalkan memenuhi prosedur pendaftaran. Lebih lanjut, inilah pembahasannya:

1. Mengisi dan mengirimkan formulir pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Untuk mengajukan permohonan terkait hak ini, coba kunjungi situs atau kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdekat. Kemudian isi formulir pendaftaran pada tempat tersebut.

Adapun isi formulir, yaitu nama pengaju beserta alamat, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, cantumkan pula tanggal, bulan, dan tahun saat pengajuan disampaikan.

Jangan lupa sertakan tanda tangan calon pemilik hak yang disertai materai 10 ribu. Itu untuk memperkuat bahwa permohonan kuat di mata hukum apabila sewaktu-waktu dipertanyakan oleh orang atau pihak lain.

2. Sertakan dokumen lampiran

Saat mengisi formulir pendaftaran, lampirkan pula beberapa dokumen tambahan. Dokumen tersebut antara lain:Surat pernyataan bahwa produknya asli, uraian dan foto dari barang yang akan diajukan, sertaSurat keterangan saat produk tersebut dikomersialisasikan (opsional).

Memang semua prosedur pengajuan tidak memungut biaya sama sekali. Akan tetapi, memakan waktu lumayan lama. Oleh karenanya, harap bersabar karena pihak Direktorat pasti menyelesaikannya.

Apabila kamu kurang sabar dalam menunggu, ajak pihak ketiga untuk mengurusnya. Asalkan tetap mengirimkan surat kuasa kepada mereka.

Nah ada banyak perusahaan yang bisa dipilih untuk mengurusnya. Di antara semua itu, coba ajukan permohonan ke Payung Paten. Kenapa? Soalnya perusahaan ini mengurusi berbagai jenis hak paten kepada masyarakat.

Mulai dari berbagai contoh hak kekayaan desain tata letak sirkuit terpadu sampai hak kekayaan intelektual produk digital. Semuanya pasti berlangsung cukup cepat karena perusahaan berpengalaman selama bertahun-tahun.

baca juga : patenmarekhak ciptadesain industrirahasia dagang indikasi geografis dan dtslt,

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIPPELAYANAN PUBLIKKEMENKUMHAMPENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya
#followme
#Paten
#Merek
#Hakcipta
#Kekayaanintelektual
#Branding

Erfin Setiawan S.H, M.Kn, M.HKI
[email protected] | [email protected]
hp : 081231116699
Alamat Kantor Paten Merek Surabaya
Kantor 1 : Jalan Gubeng Jaya 2 no 80. Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya 60281, Jawa Timur, Indonesia
Kantor 2 : HSH Center
Jalan Bengawan 6 B, Surabaya 60241, East Java, Indonesia

Desain Logo

Mengapa Desain Logo Produk Yang Tepat, Itu Penting?

Jasa desain logo produk mulai bermunculan. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan dikarenakan pentingnya sebuah logo untuk sebuah bisnis. Selain itu, membuat logo pun tidak bisa sembarangan. Perlu penganalisaan yang mendalam sehingga menghasilkan desain yang cocok untuk company tersebut.

Tidak hanya membuat sebuah logo saja, setelah berhasil membuat desainnya kamu pun perlu mematenkan logo tersebut. Hal ini dilakukan, karena banyak sekali pencurian karya intelektual. Sehingga, logo tersebut perlu kamu lindungi dengan cara mematenkan nya.

 Desain Logo Produk Penting

Seperti yang sudah diungkapkan, bahwa sebuah desain dapat menunjang kesesuaian antara tujuan company dengan hasil logo yang dibuat. Ada beberapa alasan yang menjadikan logo pada produk perlu diperhatikan. Inilah beberapa alasan tersebut!

1. Identitas Company

Alasan yang paling dasar logo dibuat adalah sebagai identitas diri pada sebuah produk perusahaan. Dikarenakan membuat desain tidak boleh asal. Maka perlu memperhatikan warna, font, tema, maupun sebagainya untuk menunjang dari tujuan company tersebut tercapai.

Kamu harus yakin bahwa logo produk yang dibuat, sudah sesuai. Baik secara visi, misi, maupun value perusahaan. Maka logo yang tepat dapat membuat masyarakat mengetahui secara detail produk maupun karakter dari sebuah perusahaan. Sehingga, dapat segera dikenalkan pada publik.

2. Membuat Kesan Pertama Yang Baik

Seperti yang dibahas di atas, bahwa logo dikenal sebagai identitas sebuah bisnis. Dimana hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk yang dipasarkan oleh sebuah perusahan. Logo inilah yang akan diingat oleh konsumen untuk pertama kalinya.

Bahkan, logo pun disebut sebagai undangan yang membuat para calon konsumen tertarik pada sebuah produk yang ditawarkan. Baik berupa jasa maupun barang.Ditambah, apabila sebuah logo didesain dengan baik, ini dapat memberikan kesan baik pula di mata calon konsumen.

Logo produk pun, menjadi sebuah validasi untuk sebuah produk. Sehingga, dapat meningkatkan awareness pada produk tersebut.

3. Gampang Diingat

Pernahkah kamu melihat sebuah produk, lalu langsung tahu produk apa yang dijual? Inilah salah satu alasan yang menjadikan desain sebuah logo untuk produk, itu sangat penting. Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan, karena dapat meningkatkan peluang pendapatan.

Inilah alasan mengapa berbagai brand perusahaan besar pun mendesain logo untuk produknya. Selain itu, desain logo yang digunakan tampak sederhana. Bukankah desain seperti ini memudahkan mu untuk mengingatnya? Maka, desain logo pada sebuah produk yang baik adalah sederhana dan memiliki makna yang kuat.

Untuk membuat desain logo produk yang tepat, kamu bisaberkonsultasi dengan payung paten. Pasalnya, jasa tersebut sudah memiliki pengalaman dalam menangani berbagai klien dalam membuat desain dan mempatenkan logo.  Sehingga, logo produk mu tidak akan pernah digunakan oleh orang lain. Kamu pun bisa mengunjungi payungpaten.com untuk mengenal lebih jauh jasa tersebut.

baca juga : patenmarekhak ciptadesain industrirahasia dagang indikasi geografis dan dtslt,

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIPPELAYANAN PUBLIKKEMENKUMHAMPENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

#followme
#Paten
#Merek
#Hakcipta
#Kekayaanintelektual
#Branding

Erfin Setiawan S.H, M.Kn, M.HKI
[email protected] | [email protected]
hp : 081231116699
Alamat Kantor Paten Merek Surabaya
Kantor 1 : Jalan Gubeng Jaya 2 no 80. Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya 60281, Jawa Timur, Indonesia
Kantor 2 : HSH Center
Jalan Bengawan 6 B, Surabaya 60241, East Java, Indonesia

Contoh Pidato

Contoh Pidato yang Baik tentang Pendidikan

Pidato adalah cara untuk menyampaikan pesan atau orasi di depan kumpulan orang,yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat atau pandangan terhadap sesuatu. Di dalam pidato juga ada pesan yang disampaikan oleh pembaca kepada para audient. Berikut contoh pidato yang baik tentang pendidikan.

Bagi sebagian orang, pidato adalah hal yang tidak mudah. Karena, ketika kita menyampaikan pidato ke banyak orang membuat kita tidak percaya diri dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu, perlu adanya latihan agar tidak grogi dan lancar dalam menyampaikan.

Contoh Pidato tentang Pendidikan

Yth. Bapak/Ibu….

Yth. Hadirin yang dimuliakan Allah

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara….

Solawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yaitu, agama Islam

Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pidato berjudul “Pendidikan Penting untuk Masa Depan”.

Pendidikan tidak hanya sebagai proses mentransferkan ilmu dari seorang guru ke muridnya. Namun, pendidikan lebih bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang lebih baik lagi. Pendidikan adalah tonggak utama dalam kehidupan bernegara.

Hadirin yang di rahmati oleh Allah,

Sebenarnya, pendidikan adalah hal yang perlu diperhatikan. Baik itu diperhatikan oleh diri kita pribadi maupun oleh pemerintah. Karena pada saat ini Indonesia masih sangat minim pemuda yang mengenyam pendidikan dengan layak.

Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi dan juga akses di desa terpencil yang mengakibatkan sulitnya untuk melanjutkan pendidikan. Maka dari itu, pemerintah seharusnya memfasilitasi teman-teman kita yang mempunyai keterbatasan tersebut.

Disaat kita mendapatkan pendidikan yang baik, saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Jangan putus asa dan tetap berusaha.

Itu saja pidato dari saya apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar besarnya.

Itulah artikel mengenai contoh pidato.  Untuk teman-teman yang ingin membuat karya seni jangan lupa untuk selalu menghargai karya seni. Salah satu cara menghargainya yaitu dengan mencantumkan hak cipta/paten dan kami merekomendasikan payungpaten.com untuk menghargai karya kalian.

baca juga : patenmarekhak ciptadesain industrirahasia dagang indikasi geografis dan dtslt,

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIPPELAYANAN PUBLIKKEMENKUMHAMPENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#followme
#Paten
#Merek
#Hakcipta
#Kekayaanintelektual
#Branding

Erfin Setiawan S.H, M.Kn, M.HKI
[email protected] | [email protected]
hp : 081231116699
Alamat Kantor Paten Merek Surabaya
Kantor 1 : Jalan Gubeng Jaya 2 no 80. Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya 60281, Jawa Timur, Indonesia
Kantor 2 : HSH Center
Jalan Bengawan 6 B, Surabaya 60241, East Java, Indonesia

Era Digital Konsultan KI

Peran Konsultan Kekayaan Intelektual dalam era digital mandiri

Digitalisasi dalam Kekayaan Intelektual di Indonesia

Era digital yang semakin berkembang pesat tidak bisa dibendung lagi, generasi muda yang sudah tumbuh dewasa membawa dampak dan budaya yang berbeda dari segala segi bidang usaha. Bidang-bidang yang dahulu tidak bisa tersentuh oleh dunia digital multimedia sekarang dengan mudah untuk dijadikan sebuah aplikasi yang sederhana, misal saja dahulu sebuah pengurusan suatu jasa yang rumit dan banyak pintu yang perlu dilalui, dapat diringkas dalam satu aplikasi modern dan canggih dengan dioperasikan secara mandiri melalui gadget yang perkembangannya pesat.
Penulis menyebut era digital mandiri karena segala sesuatu bisa dikerjakan tanpa bantuan pihak ketiga, seseorang dalam era saat ini hanya perlu sedikit memperlajari term and condition suatu aplikasi akan bisa mengoperasikan secara profesional. Kita bandingkan dengan kondisi saat belum ditemukan sistem digital mandiri ini, semua dilakukan secara konvensional bahkan waktu, materi, dan tenaga semua perlu diperhitungkan.

Proses yang komplek dalam permohonan perijinan saat ini sudah mulai dipangkas menjadi proses yang mudah dan terbuka, dari segi nilai ekonomis memang menguntungkan pemohon perijinan dan mengeleminasi budaya suap oknum-oknum perijinan. Perlu digaris bawahi juga didalam sebuah sistem tersebut tetap terdapat celah-celah untuk melakukan tindakan diluar proses yang legal baik dibuat secara sengaja atau tidak sengaja.

Penyesuaian Sistem Pendaftaran 

Perubahan sistem konvensional menjadi sistem digital ini perlu diapresiasi oleh semua pihak, karena dampak yang ditimbulkan arahnya positif dari segi waktu, biaya, dan efisiensinya. Para pihak yang mempunyai kaitan dengan Kekayaan Intelektual wajib dan harus mengikuti perkembangan ini walaupun sifatnya memaksa secara implisit, sifat memaksa bukan berarti memakksakan seseorang untuk mengikuti kehendak Pemerintah dalam merubah sistem digital, namun lebih ke arah perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga menjadi suatu budaya teknologi digital.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca, terima kasih

Database Ditjen KI

baca juga : patenmarekhak ciptadesain industrirahasia dagang indikasi geografis dan dtslt

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIPPELAYANAN PUBLIKKEMENKUMHAMPENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

Protokol Madrid di DPR

Posted in HKI by Humas DJKI

Protokol Madrid untuk Indonesia dibahas di DPRProtokol Madrid yang  dibahas di Jakarta, DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Merek yang diberikan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada tanggal 23 November 2015, pada hakekatnya adalah masukan dari DPR kepada Pemerintah terhadap usulan dilakukannya perubahan dalam undang-undang Merek. “Tanggapan atau masukan terhadap pasal-pasal dari undang-undang yang diajukan oleh pemerintah tadi, itu melalui DIM. Langkah selanjutnya setelah DIM diberikan kepada pemerintah, maka kewajiban pemerintah untuk menanggapi dan memberikan argumen terhadap pasal-pasal yang diberi masukan atau dikritisi, sehingga ini juga akan dibahas di dalam sidang-sidang berikutnya,” jelas Kepala Bagian Humas dan TU DJKI, Agung Damarsasongko, SH. MH untuk pembahasan protokol madrid.

Dalam masukan yang disampaikan oleh DPR, terdapat sorotan mengenai Madrid Protocol (Pendaftaran Merek Internasional). DPR menganggap bahwa di Indonesia masih belum diperlukan adanya Madrid Protocol, DPR menganggap bahwa ini akan menghambat perkembangan dari Merek-Merek lokal UMKM.

Namun menurut Agung, dengan adanya Madrid Protocol akan mempermudah masyarakat mendaftarkan Merek-nya keluar negeri tanpa harus kesulitan mengakses. “Misalnya kita mau mengajukan Merek kebeberapa negara tujuan, itu hanya dengan melalui satu pintu, yaitu melalui negara asal kemudian akan ditujukan kepada negara-negara yang tujuan. Jadi tidak perlu pemohon berhubungan dengan beberapa konsultan atau beberapa agent yang mengurus permohonan dibeberapa negara tadi. Cukup dengan mengajukan permohanan disatu negara, mereka bisa mengakses kebeberapa negara. Begitupun sebaliknya, dari luar negeri tidak perlu,” ungkap Agung Damarsasongko.

DJKI baru saja melakukan rapat internal pertama membahas pada tanggal 30 November 2015 di Jakarta. Hadir dalam rapat pembahasan tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli SH. MH. FCB.Arb., Direktur Merek, Fathlurachman SH. MH., Sekretaris DJKI Ir. Razilu, M.Si, perwakilan Komisi Banding Merek dan juga dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kepala Subdit Pelayanan Hukum Dit. Merek, Adi Supanto, SH. MH dan Kepala Bagian Humas dan TU, Agung Damarsasongko SH. MH.

 baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

Pembahasan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari (30 November – 2 Desember 2015), telah menghasilkan beberapa tanggapan yang akan disampaiakn kepada DPR dalam siding-sidang berikutnya. Pemerintah akan kembali melanjutkan rapat dengan DPR pada 7 Desember 2015. (Humas DJKI – November 2015)

Peluncuran Layanan Online Merek

Menkumham luncurkan Layanan Online Perpanjangan Merek Terdaftar

Posted in HKI by Humas DJKI

Layanan Online Perpanjangan MerekJakarta Hari ini (28/09/2015), Pemerintahan Joko Widodo melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI kembali menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan perlindungan Kekayaan Intelektual kepada publik. Layanan yang dimaksud adalah telah tersedianya Aplikasi Online Perpanjangan Merek Terdaftar yang dapat dilakukan melalui Konsultan KI terdaftar, Sentra KI di Universitas-Universitas dan Lembaga-lembaga Pemerintahan. Kemenkumham melalui DJKI mewujudkan 3 (tiga) program unggulan dari 100 Janji Presiden Joko Widodo, terkait dengan mendorong instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada innovator dan inventor dengan implementasi terhadap program sebagai berikut: Penyelesaian RUU Merek dan RUU Paten untuk dikirim kepada DPR; Pencatatan Hak Cipta secara Online yang terintegrasi dengan Simfoni dan Perpanjangan Merek secara online yang terintegrasi dengan Simfoni.

Penjelasan disampaikan kepada awak Media oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D pada saat konferensi pers. “Dengan adanya layanan ini, kita bisa memproses pendaftaran ulang suatu Trademark. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dirjen KI, bahwa layanan ini terwujud atas kerja sama DJKI dengan WIPO. Tidak hanya merek, tapi juga Hak Cipta dan Paten akan secara Onlie”, jelas Menkumham yang didampingi oleh Dirjen KI, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

“untuk itulah kami meluncurkan aplikasi ini secara resmi. Aplikasi online perpanjangan Merek Terdaftar dibangun dengan maksud: Dapat meningkatkan kualitas perlindungan Kekayaan Intelektual dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, cepat, dinamis, akuntabel dan guna mewujudkan Kemenkumham sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang prima. Layanan perpanjangan dapat dilakukan secara real time, karena pemilik Merek terdaftar yang mencetak langsung surat penetapan perpanjangan Merek dan hanya memerlukan waktu 30 menit.   Pemilik Merek dapat menjadi lebih praktis, hemat waktu dan lebih efisien dalam pelayanan Prima. Pembayaran biaya perpanjangan dapat dilakukan secara virtual, tidak harus datang ke loket dengan melalui Bank-Bank yang terintegrasi denga Simfoni”, papar Prof. Ramli. (Humas DJKI – September 2015)

 baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

IP FORUM 2015

Posted in HKI by Humas DJKI

Forum Kekayaan Intelektual

Yogyakarta, Forum Kekayaan Intellectual yang pertama / 1 st IP Forum 2015  antara pemerintah Jepang dan Indonesia, baru saja selesai perhelatannya. Forum Internasional yang terselenggara di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Indonesia selama 2 (dua) hari (27 – 28 Oktober 2015) mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak terkait yang hadir. Fokus forum internasional Kekayaan Intelektual dalam bidang perdagangan ini, dihadiri tidak hanya oleh pelaku industri perdagangan besar dari Indonesia dan Jepang, namun juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari seluruh Indonesia, pelaku industri kreatif dan juga perwakilan konsultan Kekayaan Intelektual. Perusahaan Indonesia dan Jepang yang hadir antara lain: PT NTT DATA Indonesia, Pusat Pelatihan dan Layanan Komputer PPLK Yogyakarta, Apikri Fair Trade Organization, Kampung Labasan Tropical Resort & Resto, PT Sinde Budi Sentosa, GS Battery, GS Yuasa International, Toyota, NTT DATA Corporation.

Forum KI tersebut, merupakan kegiatan yang terselenggara atas kerjasama JPO / Japan Patent Office, Jepang dan DJKI / Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam bentuk forum diskusi. Topik diskusi di forum akbar ini akan mendiskusikan Kekayaan Intelektual dibidang Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan lainnya.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyatakan: “Acara Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang ini adalah forum yang sangat penting dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang serta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di kedua negara”

“Dan Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia, dengan volume perdagangan mencapai 40,17 milyar dolar Amerika dan juga sebagai investor kedua terbesar Indonesia dengan nilai investasi sebesar 2,7 milyar dolar Amerika pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa peran sistem perlindungan kekayaan intelektual menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua negara baik Indonesia maupun Jepang untuk dapat menjalankan perdagangan dengan cara yang sehat dan adil.”

Dalam forum ini juga lebih menekankan pada diskusi antara para pemangku kepentingan terkait sistem perlindungan Kekayaan Intelektual, termasuk konsultasi untuk bisnis mengenai sistem proteksi IP yang diterapkan di kedua negara Indonesia dan Jepang. Selain itu, juga akan dibahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perdagangan terkait sistem perlindungan Kekayaan Intelektual,serta mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Selain diskusi, juga disampaikan perkembangan kerjasama perdagangan yang telah dilakukan oleh kedua negara baik di Jepang dan di Indonesia. Dalam forum ini akan melibatkan organisasi perdagangan dan industri dikedua negara, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan JETRO Jepang.

Disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, bahwa “Pertemuan penting yang dilaksanakan dua hari pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ini akan diisi dengan materi-materi pembahasan yang akan disampaikan oleh para pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya yang kiranya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita semua mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia maupun di Jepang sesuai dengan tema forum ini yaitu “Intellectual Property and Economic Development in Indonesia and Japan”.

Forum ini juga akan menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten  dibidang Kekayaan Intelektual, yang berasal dari: DJKI, JPO, KADIN, JETRO, pelaku usaha dari Indonesia dan pelaku usaha dari Jepang, antara lain dari SRITEX. (Humas DJKI, Oktober 2015)

 baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

“The 55th Series of Meetings member states of WIPO”

Posted in HKI by Humas DJKI

WIPO memberikan bantuan

Wipo menerapkan  IPAS

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disebut juga World Intellectual Property Organization (WIPO) (bahasa Prancis: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle atau OMPI) adalah salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan “untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.
Pendahulu WIPO bernama BIRPI (Prancis Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, yang didirikan tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri.

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk “melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ke seluruh penjuru dunia.” Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.


Negara-negara anggota WIPO
Tidak seperti cabang-cabang lain dari PBB, WIPO memiliki sumber dana sendiri yang cukup besar, di luar kontribusi dari negara-negara anggotanya. Pada tahun 2006, di atas 90% dari pemasukannya yang berkisar 500 juta CHF diperkirakan berasal dari pendapatan berbentuk imbal jasa yang diperoleh International Bureau (IB) dari aplikasi HAKI dan sistem registrasi yang mengatur Traktat Kerjasama Paten, Sistem Madrid untuk merek dan Sistem Den Haag untuk Hak atas Desain Industri

Jenewa – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ahmad M. Ramli menghadiri “The 55th Series of Meetings of the Assemblies of the member states of WIPO” di Kantor Pusat World Intellectual Property Organization (WIPO) Jenewa – Swiss yang berlangsung dari tanggal 5 s.d. 14 Oktober 2015. Dalam laporannya, Ramli menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara ekonomi berkembang menekankan kebijakannya untuk mensinergikan antara perlindungan dan promosi Kekayaan Intelektual dengan pembangunan global. “Untuk kepentingan transparansi, saya telah memperbaharui beberapa kebijakan Pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta yang telah diundangkan Oktober tahun lalu dan yang sedang berjalan adalah revisi Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Paten yang sedang dibahas di DPR dalam tahun ini dan Undang-Undang Desain Industri dalam tahun depan.” Papar Ramli.

Wipo Menerapkan IPAS

WIPO telah memberikan bantuan dan kerjasamanya untuk menerapkan Industrial Property Automation System (IPAS) di Kantor Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia dan untuk administrasi Paten, Merek dan Desain Industri telah dijalankan dengan menggunakan IPAS. Perpanjangan Merek Terdaftar, Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten bahkan Pencatatan Hak Cipta secara online telah dikembangkan dengan menggunakan IPA.  Selain itu, saat ini juga sedang berjalan pengembangan sistem Madrid dan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual secara elektronik (e-filling) sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa IPAS menjadi Sistem Otomasi Kekayaan Intelektual. (Humas DJKI – Oktober 2015)

 baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

KURIKULUM TENTANG HKI

Posted in HKI by Humas DJHKI

Jakarta, Setidak nya harapan  agar dunia pendidikan Indonesia akan memiliki kurikulum Berbasis HKI” bukan harapan semu dan bukan isapan jempol belaka. Hal ini jelas dapat terealisasi dengan upaya yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan  (MIAP). MIAP yang dalam setiap program kegiatannya selalu berusaha menghargai Hak Kekayaan Intelektual , kini kembali memberikan kontribusi kepada negara Indonesia.  Kali ini MIAP kembali menggandeng Ditjen HKI untuk bersama-sama mengembangkan modul pendidikan untuk tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

“Bahan atau modul Hak Cipta tersebut sendiri masih dalam proses penyempurnaan dan penyesuaian dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, termasuk membahas pentingnya hak dan kewajiban dalam menggunakan hal-hal yang terkait dengan teknologi dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak dan atau kewajiban kreativitas penciptanya.  Melalui bahan atau modul ini, diharapkan dapat dijadikan salah satu panduan bagi guru/pengajar di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi dalam memberikan pengertian pemahaman terhadap pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap HKI”, ujar Justisiari P Kusumah, Sekretaris Jenderal MIAP, di Jakarta, Jumat (21/6/2013)

Seyogyanya kegiatan Sosialisasi Informasi Terbaru Penyusunan Bahan/Modul Hak Cipta turut menghadirkan wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar turut serta mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis HKI ini. “Bahan atau modul ini, diharapkan dapat dijadikan salah satu panduan bagi guru/pengajar di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi dalam memberikan pengertian pemahaman terhadap pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap HKI, kita juga berusaha agar pembelajaran HKI dapat masuk kurikullum nasional pada tahun 2014”,tambah Ir. Timbul Sinaga M.Hum, Direktur Kerja Sama dan Promosi.

DJHKI dan MIAP berkomitmen untuk memperkaya materi pengajaran dan pelatihan dalam modul pembelajaran tersebut. Saat ini“Konteks pembahasan yang diangkat tidak hanya terkait dalam penggunaan HKI milik orang lain, namun juga bagaimana kita bisa melindungi HKI yang kita miliki sebagai hasil dari kreatifitas dan karya cipta kita sendiri. Sebagai contoh, bagaimana seorang pemain musik, pencipta lagu, dan atau pencipta menciptakan sebuah karya. Langkah-langkah seperti apa dan bagaimana dia dapat melindungi hak-haknya, serta bagaimana dia dapat menghormati hak-hak orang lain dalam menciptakan sebuah karya kreatif”. Tutup Justi. (Humas DJHKI, Juni 2013)

 baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

dicuplik dari Ditjen HKI