Paten Archives - Page 7 of 8

Paten Buah

July 17, 2022April 28, 2021 by dometoz

Mematenkan Buah-Buahan

Paten berarti terbuka, maksudnya itu inventor menjelaskan mengenai invensinya secara terperinci dalam bentuk dokumen yang dipublikasikan sehingga orang lain mengetahui persis apa yang sudah ditemukan oleh inventor. Sebagai balasannya nantinya pemerintah akan memberikan hak monopoli untuk jangka waktu tertentu bagi sang inventor. Hak monopoli itulah yang disebut sebagai paten.

Strategi bisnis harus dipertimbangkan sebelum Anda mendaftarkan paten. Paten yang belum di komersialkan pun tetap perlu membayar sejumlah biaya untuk pengelolaan yang cukup tinggi. Sebenarnya tidak semua inovasi baru harus atau bisa dilindungi dengan paten. Terdapat bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang lain seperti, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, perlindungan untuk varietas tanaman atau buah-buahan, desain tata letak sirkuit terpadu, dan paten.

HKI yang dimintakan perlindungan paten bisa juga dimintakan perlindungan jenis lain yang sudah disebutkan sebelumnya supaya bisa melengkapinya. Sebaiknya Anda juga mencari informasi terlebih dahulu beserta dokumen-dokumen paten sebelum mengajukan paten dengan cara memperhatikan brosur-brosur promosi atau majalah siapa tahu yang akan Anda daftarkan patennya sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh orang lain.

Lantas apa saja yang bisa dipatenkan untuk paten buah?

Tak jarang orang berhasil menemukan sesuatu inovasi yang baru dan umumnya disebut dengan invensi. Istilah invensi dalam bahasa Inggris ditemukan dalam 2 kata yaitu discovery dan invention. Discovery adalah suatu penemuan terhadap suatu sifat baru dari suatu material ataupun benda yang telah dikenal atau sudah ada sebelumnya secara alami. Penemuan jenis ini tidak bisa dipatenkan, contohnya seperti spesies bakteri penghasil antibiotika.

Di sisi lain invention adalah suatu penemuan yang berupa ide yang telah dituangkan ke dalam suatu aktivitas pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang bisa berupa hasil produksi atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan proses maupun hasil produksi. Invensi inilah yang setelahnya bisa dipatenkan oleh seseorang. Contoh dari invensi yaitu bioproses yang memakai bakteri untuk menghasilkan antibiotika. Istilah dari invention sendiri sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi invensi.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Paten pasal 7, paten tidak bisa diberikan terhadap invensi seputar:

Proses atau hasil produksi yang penggunaan dan pengumuman atau pelaksanaannya bertentangan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum ataupun kesusilaan.
Invensi yang membahas tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
Semua jenis makhluk hidup, kecuali jasad renik.
Metode pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan pembedahan yang diterapkan pada hewan dan manusia namun tidak menjangkau produk apapun yang dipakai atau berkaitan dengan metode tersebut.
Proses biologis yang esensial yang tujuannya memproduksi hewan atau tanaman kecuali pada proses dan non biologis serta proses mikrobiologis.

Sedangkan buah-buahan sendiri termasuk dalam bentuk Discovery dan termasuk jenis makhluk hidup yang tidak bisa dipatenkan. Tetapi jika ingin mematikan produk yang dipakai atau berkaitan metode pembuahan silang dan lain sebagainya bisa di ajukan paten. Anda juga bisa mematenkan merek produk yang menggunakan bahan buah-buahan. Apabila Anda ingin mematenkan suatu produk, maka Anda bisa mematenkan produk secara online melalui website www.payungpaten.com. Anda bisa mendapatkan pelayanan terbaik secara profesional dari Payung Paten. Untuk itulah segera daftar dan patenkan inovasi Anda kepada negara melalui www.payungpaten.com, maka negara akan melindungi inovasi Anda.

Demikianlah ulasan mengenai paten dan apa saja yang bisa di patenkan termasuk kemungkinan mematenkan buah-buahan. Semoga bermanfaat!

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

Perbedaan Mekanisme Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

July 17, 2022April 18, 2021 by dometoz

Pendaftaran Merek Swadaya Online

Daftar Merek secara Swadaya dan online — Pendaftaran Merek Secara Online

Pada saat anda berbisnis dalam mencari keuntungan, nama merek bisa dikatakan sebagai identitas dari dari bisnis anda. Nama merek brand bisa menjadi suatu trend bahkan bisa menjadi karakter pada produk barang yang akan dipasarkan di masyarakat bahkan nama merek jika sudah terkenal bisa menjadi karakter pada produk tersebut, selain itu Pendaftaran merek baik secara swadaya dan atau online juga bisa menjadi pembeda kualitas dari suatu produk yang memudahkan masyarakat untuk mengenali produk anda. Cara yang tepat memperlakukan merek anda adalah dengan melindungi nama merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Has Asasi Manusia) yang nantinya nama merek anda terdaftar dan akan dilindungi secara hukum oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, lama perlindungan merek ini selama 10 tahun dan bisa diperpanjang, sedangkan untuk perlindungannya bersifat regional yaitu sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Manfaat Perlindungan Merek

Manfaat apa yang anda dapatkan saat anda mendapatkan perlindungan merek saat DJKI Kemenkumham mengeluarkan sertipikat, diantaranya anda akan mendapatkan hak ekslusif atas nama merek produk anda yang melekat pada sertipikat tersebut, manfaat secara ekonomi dan hukum nya nilainya tidak terlihat secara nyata tapi bisa dibayangkan bahwa kekayaan tersebut berupa asset nama merek yang bernilai ekonomis, bahkan nilai asset tersebut bisa lebih besar daripada nilai asset benda bergerak atau tidak bergerak yang terlihat secara nyata, pendaftaran kekayaan intelektual saat ini semakin mudah dapat dilakukan secara online, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyediakan fasilitas yang memungkinkan pendaftaran hak merek, desain industri dan paten secara online. Pengurusan hak merek, desain dan paten secara daring itu dapat dilakukan melalui aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) online. Aplikasi tersebut diluncurkan tepat pada peringatan hari kemerdekaan RI ke-74 pada tahun ini.

Sedangkan Tarif Pendaftaran Hak Merek Bagi UMKM dan Umum Ketentuan tarif pendaftaran Hak Merek di DJKI (Ditjen KI) telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Tarif tersebut termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran tarif pendaftaran Hak Merek dibedakan berdasarkan kategori pemohon, yakni umum atau UMKM, dan sarana pengajuan permohonan, yaitu secara online atau offline. PP Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur besaran tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

Permohonan Merek

Penelusuran Merek Melalui Konsultan KI — Cek Merek secara Swadaya

Permohonan pendaftaran merek saat ini bisa dilakukan dengan beberapa cara dan terdapat alternatif metode sebagai pilihan pemohon untuk melakukan permohonan tersebut, tidak hanya dengan cara konvensional namun saat ini juga bisa dilakukan dengan cara mendaftar dengan metode online. Metode tersebut merupakan usaha pemerintah untuk mempermudah para pemilik ide melindungi ide nya tersebut dan kemudian memohon kepada pemerintah untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. cara yang bisa kita tempuh dalam memohonkan hak kekayaan intelektual tersebut diantaranya adalah.

Mendaftar melalui Kanwil

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) hanya berada di ibu kota provinsi. Dengan demikian, pihak yang berada di luar wilayah ibu kota provinsi harus mendatangi langsung Kanwil Kemenkumham di provinsinya. Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara mandiri dilakukan di Kemenkumham terdapat beberapa point yang mungkin menjadi hambatan beberapa orang melakukan permohonan tersebut, diantaranya :

Pemohon tidak mengetahui mekanisme secara benar dalam melakukan permohonan tersebut.
Pemohon tidak mengetahui cara melakukan penelusuran bidang-bidang kekayaan intelektual secara benar untuk menghindari penolakan dari pihak ketiga maupun dalam proses pemeriksaaan subtantif saat melakukan permohonan mendapatkan hak kekayaan intelektual.
Pemohon tidak mengetahui kapan merek tersebut ditolak dan kapan merek tersebut telah selesai permohonannya.

Sedangkan kelebihan yang didapat adalah biaya untuk melakukan permohonan secara mandiri jauh lebih ekonomis dibanding melalui konsultan kekayaan intelektual atau birojasa.

Mendaftar melalui Jasa Konsultan

Cara lain yang lebih mudah adalah dengan melalui jasa konsultan. Dengan membayar biaya jasa pada konsultan yang dipilih, proses permohonan Hak Cipta dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Terdapat kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh pemohon jika melakukan permohonan melalui konsultan KI, diantaranya :

Pemohon akan diberikan edukasi tentang berbagai pengetahuan tentang KI,
Pemohon tidak perlu memikirkan mekanisme pendaftaran dan teknis mengisi beberapa draft formulir yang bisa saja ada kesalahan isi jika dilakukan oleh pemohon secara mandiri,
Pemohon akan diberitahukan informasi setiap ada proses pemberitahuan dari Kemenkumham kepada permohonan yang diajukan,

Sedangkan kekurangan yang didapat dalah biaya untuk melakukan permohonan melalui Konsultan/birojasa lebih mahal sedikit dibandingkan dengan mendaftarkan merek secara mandiri.

Semoga Informasi yang diberikan bermanfaat…

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bioteknologi dalam Kekayaan Intelektual

July 17, 2022March 16, 2021 by dometoz

Bioteknologi atau disebut biotech

Paten untuk suatu penemuan bioteknologi memang kerap menjadi perdebatan yang hangat di seluruh dunia. Bahkan sejumlah pertemuan tingkat dunia masih terus diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan. Sejumlah orang berpendapat bahwa supaya bisa dipatenkan, penemuan bioteknologi harus memenuhi kriteria yang serupa seperti yang ada di bidang teknologi yang lain.

Paten hanya bisa diberikan untuk invensi yang baru itu melibatkan langkah inventif supaya bisa diterapkan dalam industri. Di dalam paten seputar kebaruan sudah berkembang selama bertahun-tahun pada definisi hukum tertentu, dengan istilah “new” dan “made available to the public”. Maka itu mengartikan misalnya bisa terjadi suatu saat bahwa gen manusia yang sudah ada sebelumnya namun justru “tersembunyi” dari pengetahuan masyarakat dalam belum mempunyai ekstensi yang diakui, maka itu bisa dipatenkan hanya pada saat terisolasi dari lingkungannya atau pada saat diproduksi dengan memakai proses teknis, serta selama aplikasi industrinya sudah diungkapkan dalam aplikasi paten.

Nah supaya satu penemuan bioteknologi bisa dipatenkan, maka secara hukum paten harus bisa dipenuhi dari semua persyaratan yang ada. Tetapi pada kenyataannya, penemuan bioteknologi yang sudah ada selama ini tidak bisa memenuhi kriteria persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari sisi hukum paten. Dari satu sisi, ada penemuan bioteknologi yang sudah memenuhi beberapa prinsip paten, namun di sisi lain terdapat sifat bioteknologi serta implikasi etikanya, terdapat aturan khusus yang perlu diterapkan pada saat hendak mempertimbangkan suatu penemuan bioteknologi supaya dimasukkan ke dalam kategori paten.

Berkaitan dengan suatu penerapan dalam bidang industri dan kecukupan pengungkapan, hak yang bersifat eksklusif pada paten hanya bisa diberikan apabila permohonan paten menunjukkan bahwa investasi bioteknologi sudah digunakan secara konkrit dan praktis pada level tertentu. Perdebatan tersebut mendiskusikan tentang pentingnya untuk memastikan bahwa klaim pada suatu invensi sebenarnya tidak lebih luas dari yang tercantum pada permohonan paten, terutama pada saat invensi masih berada pada tahap awal dan penerapan guna pada saat di kemudian hari belum dapat dipastikan.

Kreteria Paten Bioteknolgi

Penerapan kriteria terhadap paten mempunyai efek lebih lanjut terhadap masalah perizinan serta beberapa isu lain yang berkaitan dengan penggunaan atau eksploitasi paten. Dalam kasus ini, terdapat pembatasan atau pengecualian terhadap hak paten, terutama pengecualian bagi penelitian dan eksperimen yang sudah dianggap penting untuk sebuah inovasi di tingkat hilir.

bahkan pada negara-negara maju sekalipun sebagai penghasil penemuan bioteknologi juga masih selalu berputar dengan berbagai aturan hukum paten mereka mengenai penemuan bioteknologi tersebut. Di Indonesia sendiri sebenarnya hampir serupa dengan di negara lain. Contohnya di negara-negara Eropa, hingga kini masih menimbulkan sejumlah aturan tentang paten yang belum bisa diberikan invensi.

Berdasarkan UU nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur seperti dibawah ini:

Paten tidak akan diberikan untuk invensi seputar:

Proses maupun produk yang pengumuman serta penggunaan ataupun pelaksanaannya berlawanan dengan peraturan berbagai perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
Metode perawatan, pemeriksaan, pengobatan serta pembedahan yang sudah ditetapkan terhadap manusia atau hewan.
Metode dan teori di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, serta semua makhluk hidup namun tak berlaku terhadap jasad renik.

Anda ingin mematenkan suatu produk, maka Anda bisa mendaftarkan merek di www.payungpaten.com yang sudah terbukti profesional dan bertanggung jawab dalam mendaftarkan yang berkaitan dengan HKI.

Demikianlah ulasan mengenai bioteknologi dalam kekayaan intelektual. Semoga bermanfaat!

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tujuan Daftar Merek

July 17, 2022February 10, 2021 by dometoz

Tujuan Merek Didaftarkan atau Brand adalah kontrol kualitas

Tujuan Merek didaftar bisa jadi suatu bentuk perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang selalu ada di kehidupan sehari-hari. Merek bisa berupa barang atau jasa apapun yang masyarakat butuhkan. Yang mungkin nama merek lebih sering kita sebut dengan nama dagangnya daripada nama generiknya sendiri. Merek juga bisa disebut dengan istilah brand yang merupakan suatu penanda terhadap identitas dari sebuah produk barang maupun jasa yang ada dalam kegiatan perdagangan.

Namun tujuan merek didaftar bukan hanya sebagai identitas semata, merek atau brand juga sangat berperan penting dalam hal mewakili reputasi atau kualtas suatu produk. tidak hanya produknya saja, tetapi juga mencakup penghasil dari produk barang maupun jasa yang dimaksud. Sehingga kamu tak perlu heran apabila branding menjadi 1 bagian yang sangat vital dalam kegiatan pemasaran suatu produk maupun jasa.

Mendapatkan Hak Merek

Sedangkan terdapat hak merek yaitu suatu wujud perlindungan terhadap hak asasi yang menyediakan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk memakai merek tersebut dalam kegiatan perdagangan maupun jasa, sesuai dengan kelas dan juga jenis barang maupun jasa untuk mana sekiranya merek tersebut akan terdaftar.

terdapat satu hal yang harus dipahami yaitu pendaftaran satu cara untuk memperoleh hak merek bukan berarti mendapatkan izin untuk memakai merek itu sendiri. Jadi sebenarnya siapa pun mempunyai hak menggunakan merek apapun, baik itu yang telah terdaftar ataupun tidak, selama merek tersebut tidak sama dengan merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar yang dimiliki oleh orang lain di kelas dan jenis barang maupun jasa yang sama.

Hanya saja apabila dengan merek yang sudah terdaftar, maka si pemilik merek mempunyai hak melarang siapapun untuk memakai merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya tadi, pastinya untuk kelas dan jenis barang maupun jasa yang sama juga.

Suatu merek yang bisa didaftar perlu memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan baik itu barang maupun jasa yang bisa berupa gambar, kata, nama, frasa, kalimat, huruf-huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, dan beberapa kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Lalu siapakah yang berhak mendaftarkan merek? Berikut ulasannya.

Target dan tujuan daftar Merek yang Seharusnya dilakukan

Satu konsep yang perlu dipahami di dalam sistem perlindungan merek atau brand, terutama yang berlaku di Indonesia yaitu bahwa pada dasarnya istilah yang tepat bukanlah “pemilik merek”, tetapi “pemilik atau pemegang hak atas merek terdaftar”. Hal itu disebabkan pemilik hak tersebut akan mendapatkan haknya melalui klaim dalam bentuk pendaftaran.

Target yang seharusnya mendaftarkan mereknya yaitu bisa perorangan ataupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas atau jenis barang dan jasa tertentu. Merekalah yang dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang atau jasa tersebut.

Hal ini didukung juga dengan disediakannya pernyataan tertulis yang perlu dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek yang akan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan. Isinya yaitu pernyataan bahwa benar dirinya merupakan pemilik hak atas merek tersebut , dan ia berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud.

Anda bisa mendaftarkan merek Anda di www.payungpaten.com supaya inovasi Anda bisa dilindungi. Payung Paten siap melayani klien akan kebutuhan jasa pendaftaran dalam bidang kaki di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Surabaya dan sekitarnya. Payung Paten selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme kepada klien.

Demikianlah ulasan mengenai tujuan mendaftarkan merek. Semoga bermanfaat!

Baca juga info terbaru di halaman kemenkumham, digip, dan ahu

CEK MEREK GRATIS
KONSULTASI GRATIS

Kesalahan Branding Merek

July 17, 2022December 9, 2020 by dometoz

TIPS PERLINDUNGAN MEREK

Kesalahan Branding Pelaku usaha terutama para startup banyak yang tidak mengetahui bahwa core bisnis dari usaha yang dibangun adalah Branding suatu usaha, baik itu dibidang produksi barang maupun jasa. Di Era yang serba cepat sekarang ini pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara berbisnis secara konvensional, bahkan pelaku usaha di era digital saat ini banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam membangun usahanya dari tidak ada sampai dikenal banyak orang bersumber dari perlindungan kekayaan intelektual, ada beberapa point yang tidak disadari oleh pelaku usaha baik yang usahanya sudah besar maupun yang baru memulai usaha tersebut dan hal tersebut kami sebut kesalahan dalam membangun pondasi branding.

Kesalahan branding tersebut diantaranya para pelaku usaha menganggap bahwa kekayaan intelektual berupa merek tidak penting, padahal suatu penamaan merek tersebut bisa menjadikan penanda dan pembeda dengan usaha orang lain dalam bidang yang sama, ide yang telah dituangkan didalam berbisnis dan membentuk suatu karakter dalam bidang bisnis tersebut merupakan inti dari bisnis tersebut. Branding yang telah mereka lakukan bisa saja dicuri tanpa mereka sadari dan bahkan dalam beberapa kasus pemilik merek asli yang tidak dimohonkan pendaftarannya kehilangan brandnya karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu.
baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt,

Selain memiliki kegunaan utama sebagai pembeda, merek saat ini pada beberapa pengurusan ijin juga dijadikan sebagai tautan syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan tersebut, misal saja dalam pengurusan ijin bpom, sertifiakasi halal dan pengurusan lainnya. Kemudian apa yang harus para pembaca lakukan apabila terjadi kesalahan branding bahkan bisa mengakibatan sesuatu yang fatal dalam membangun branding tersebut, akibat yang ditimbulkan bisa berupa hilangnya trust pada suatu brand karena brand tersebut telah dimiliki orang lain karena didaftarkan terlebih dahulu oleh pesaing usaha, hal tersebut mengakibatkan hilangnya pelanggan bahkan pelanggan menganggap brand yang asli menjadi barang palsu, karena merek yang asli telah dipakai oleh pesaing usaha lainnya.

Tahapan perlindungan merek untuk menghindari kesalahan branding

Langkah apa yang seharusnya yang diambil oleh pemilik ide brand dan bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk membangun suatu brand tersebut, kami kantor jasa konsultasi merek juga memberikan konsultasi umum secara gratis kepada para calon klient, untuk strategi-strategi yang diambil bisa melakukan kontak kepada kami di nomor yang telah kami sediakan, secara umum strategi yang bisa kita lakukan adalah mengikuti beberapa brand yang sudah berjalan terlebih dahulu dalam melakukan upaya perlindungan brand baik dalam membangun brand tersebut ataupun dalam melindungi brand yang sudah terlanjut besar.

Dalam memastikan merek dagang/Jasa Anda tidak dicontoh oleh orang lain jika akan dilakukan penelusuran, ini membutuhkan waktu yang relatif cepat saat ini dengan melakukan penelusuran merek secara online yang telah disediakan WIPO dan Ditjen Kekyaan Intelektual. Apabila hari ini Anda daftarkan, Anda butuh waktu paling tidak 1 sampai 2 tahun untuk mendapatkan kepastian bahwa merek atau logo Anda bisa Anda digunakan atau tidak. Dibutuhkan verifikasi bahwa merek Anda belum pernah didaftarkan di KEMENKUMHAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah secara resmi pembaca sudah bisa tahu dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan dengan menanyakan secara langsung merek Anda ke KEMENKUMHAM, apakah merek tersebut bisa Anda pakai atau tidak.

Secara umum proses tersebut adalah proses permohonan pendaftaran merek kepada Ditjen KI di KEMENKUMHAM yang harus dilakukan pembaca jika ingin melakukan perlindungan hukum merek nya, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan branding didalam bidang bisnis baik secara konvensional ataupun secara modern, dengan apa melakukan pengembangan tersebut yaitu dengan cara melakuan promosi secara besar-besaran sehingga produk yang dibranding tersebut bisa dikenal masyarakat secara luas dan aman karena merek/brand tersebut sudah dilindungi oleh Pemerintah.

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

Demikian sedikit tips umum dari kantor kami apabila ingin menghubungi lebih lanjut atau ingin melakuan konsultasi secara gratis bisa hubungi kami dengan menekan tombol di bawah ini

Investasi Kekayaan Intelektual

July 17, 2022October 4, 2020 by dometoz

Berinvestasi Harta dengan Kekayaan Intelektual

Di saat era digital yang kita jalani saat ini Investasi Kekayaan Intelektual merupakan suatu kewajiban untuk para pelaku usaha atau pemilik ide kreatif, dan sudah menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari dan tidak bisa kita hindari, plagiarisme dan pembajakan kekayaan intelektual dalam praktek di Indonesia menjadi budaya yang buruk karena minimnya edukasi tentang Kekayaan Intelektual baik dari Pemerintah maupun bidang pendidikan. Penegakan hukum yang tidak dilaksanakan secara masive menjadikan budaya plagiarisme dan pembajakan ini sebagai batasan-batasan untuk mengembangkan betapa pentingnya perlindungan ide-ide para pemilik Kekayaan Intelektual, ditambah lagi penerapan peraturan yang tidak sesuai dan berjalan beriringan dengan undang-undang yang mengatur.

Kurangnya pengetahuan dan tidak pedulinya para pemilik ide-ide kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor menjadikan kekayaan intelektual ini tidak menarik bagi mereka, hal ini karena sifat kekayaan intelektual yang intangdible sehingga banyak person yang menganggap remeh tentang investasi tersebut, ditambah banyak oknum dari praktisi yang memperkeruh keadaan dalam menjelaskan tentang kekayaan intelektual tidak mengedukasi dan menjelaskan secara teoritis dan mengedukasi, yang terjadi banyak oknum tersebut tidak perduli tentang edukasi kepada masyarakat kebanyakan dari mereka hanya mencari keuntungan semata demi memperbanyak klient dan record pendaftaran di ditjen Kemenkumham.

Ketidaktertarikan bidang Kekayaan Intelektual ini ditambah dengan kurang nya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di dalam ditjen KI, banyak yang mengeluhkan keterlambatan input permohonan pendaftaran dan lamanya SK keluarnya sertipikat karena kekurangan SDM yang ada di dalam alur pendaftaran, hal ini bisa kami ungkapkan karena dari pengalaman selama ini menjadi kantor konsultan hal tersebut sering terjadi dan sudah menjadi alur birokrasi secara praktis dan tidak tertulis.

Keuntungan investas dari mendaftarkan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual yang kami maksud tidak secara nyata dan tidak terlihat, namun apabila kita berbicara tentang perlindungan hukum di negara Indonesia halini sudah barang tentu para pemilik ide-ide Kekayaan Intelektual ingin mendapatkan perlindungan yang pasti, banyak para pemilik ide tersebut tidak sadar bahwa kekayaan intelektual yang mereka miliki merupakan inti dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomis, hal tersebut diperkeruh dengan banyak beredar berita bahwa biaya untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual mahal, jika para pemilik ide tersebut sadar dan menghitung secara ekonomis perlindungan kekayaan intelektual tidaklah mahal, karena sifat perlindungan nya sangat lama dan bisa dipindah tangankan baik secara jual beli, waris maupun hibah.
baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt,

Kekayaan Intelektual dalam era digital ini sudah menerapkan teknologi untuk memudahkan para pemilik ide segera melindungi ide Kekayaan Intelektual di ditjen KI secara online, dengan kemudahan tersebut sudah sewajarnya para pemilik ide ini sadar betapa pentingnya perlindungan investasi kekayaan intelektual tersebut.

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

jika ingin berkonsultasi kepada kami silahkan tekan tombol dibawah ini

Pelayanan Permohonan saat covid 19

July 17, 2022April 5, 2020 by dometoz

Pelayanan Ditjen Kekayaan Intelektual Selama Wabah COVID-19

Pelayanan Selama masa pencegahan penyebaran virus Covid-19 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL memberikan pengumunan no.HKI-OT.02.02-12 Tahun 2020 melalui situr resminya terkait perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Serta untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka DJKI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Perpanjangan masa penututpan Loket Layanan Kekayaan Intelektual yang terletak di lantai dasar gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Perpanjangan masa pemberian dispensasi keterlambatan segala bentuk pemenuhan berkas kelengkapan dokumen permohonan kekayaan intelektual yang jatuh tempo pada 23 Maret s/d 21 April tahun 2020.

3. Melakukan penutupan sementara layanan Call Center 152 (Layanan permintaan informasi, konsultasi KI dan Pengaduan KI dapat dilakukan melalui live chat, sosial media, dan website pengaduan KI).

4. Pemohon kekayaan intelektual tetap dapat mengajukan permohonan secara online.

Hal di atas berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020. Demikian agar menjadi perhatian.

Pandemi Covid 19 ini banyak menguras materi tenaga dan waktu semua pihak, tidak hanya dari hal tersebut tapi juga banyak yang disesuaikan dengan keadaan yang membuat kita harus menyesuaikan diri, dengan mengikuti protokol kesehata dan mengikuti semua anjuran pemerintah kita turut serta melawan virus covid 19, sehingga diharapkan pandemi covid ini bisa segera berakhir.
Dikarenakan adanya pengumunan diatas kantor Payungpaten masih melakukan pelayanan berupa ceking data merek gratis secara online, dan juga tetap melayani permohonan pendaftaran secara online, demikian kami sampaikan terima kasih.

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

Era Digital Konsultan KI

July 17, 2022October 14, 2019 by dometoz

Peran Konsultan Kekayaan Intelektual dalam era digital mandiri

Era digital yang semakin berkembang pesat tidak bisa dibendung lagi, generasi muda yang sudah tumbuh dewasa membawa dampak dan budaya yang berbeda dari segala segi bidang usaha. Bidang-bidang yang dahulu tidak bisa tersentuh oleh dunia digital multimedia sekarang dengan mudah untuk dijadikan sebuah aplikasi yang sederhana, misal saja dahulu sebuah pengurusan suatu jasa yang rumit dan banyak pintu yang perlu dilalui, dapat diringkas dalam satu aplikasi modern dan canggih dengan dioperasikan secara mandiri melalui gadget yang perkembangannya pesat.
Penulis menyebut era digital mandiri karena segala sesuatu bisa dikerjakan tanpa bantuan pihak ketiga, seseorang dalam era saat ini hanya perlu sedikit memperlajari term and condition suatu aplikasi akan bisa mengoperasikan secara profesional. Kita bandingkan dengan kondisi saat belum ditemukan sistem digital mandiri ini, semua dilakukan secara konvensional bahkan waktu, materi, dan tenaga semua perlu diperhitungkan.

Proses yang komplek dalam permohonan perijinan saat ini sudah mulai dipangkas menjadi proses yang mudah dan terbuka, dari segi nilai ekonomis memang menguntungkan pemohon perijinan dan mengeleminasi budaya suap oknum-oknum perijinan. Perlu digaris bawahi juga didalam sebuah sistem tersebut tetap terdapat celah-celah untuk melakukan tindakan diluar proses yang legal baik dibuat secara sengaja atau tidak sengaja.

Penyesuaian Sistem Pendaftaran

Perubahan sistem konvensional menjadi sistem digital ini perlu diapresiasi oleh semua pihak, karena dampak yang ditimbulkan arahnya positif dari segi waktu, biaya, dan efisiensinya. Para pihak yang mempunyai kaitan dengan Kekayaan Intelektual wajib dan harus mengikuti perkembangan ini walaupun sifatnya memaksa secara implisit, sifat memaksa bukan berarti memakksakan seseorang untuk mengikuti kehendak Pemerintah dalam merubah sistem digital, namun lebih ke arah perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga menjadi suatu budaya teknologi digital.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca, terima kasih

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya

Protokol Madrid di DPR

September 8, 2022February 16, 2019 by dometoz

Posted in HKI by Humas DJKI

Protokol Madrid yang dibahas di Jakarta, DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Merek yang diberikan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada tanggal 23 November 2015, pada hakekatnya adalah masukan dari DPR kepada Pemerintah terhadap usulan dilakukannya perubahan dalam undang-undang Merek. “Tanggapan atau masukan terhadap pasal-pasal dari undang-undang yang diajukan oleh pemerintah tadi, itu melalui DIM. Langkah selanjutnya setelah DIM diberikan kepada pemerintah, maka kewajiban pemerintah untuk menanggapi dan memberikan argumen terhadap pasal-pasal yang diberi masukan atau dikritisi, sehingga ini juga akan dibahas di dalam sidang-sidang berikutnya,” jelas Kepala Bagian Humas dan TU DJKI, Agung Damarsasongko, SH. MH untuk pembahasan protokol madrid.

Dalam masukan yang disampaikan oleh DPR, terdapat sorotan mengenai Madrid Protocol (Pendaftaran Merek Internasional). DPR menganggap bahwa di Indonesia masih belum diperlukan adanya Madrid Protocol, DPR menganggap bahwa ini akan menghambat perkembangan dari Merek-Merek lokal UMKM.

Namun menurut Agung, dengan adanya Madrid Protocol akan mempermudah masyarakat mendaftarkan Merek-nya keluar negeri tanpa harus kesulitan mengakses. “Misalnya kita mau mengajukan Merek kebeberapa negara tujuan, itu hanya dengan melalui satu pintu, yaitu melalui negara asal kemudian akan ditujukan kepada negara-negara yang tujuan. Jadi tidak perlu pemohon berhubungan dengan beberapa konsultan atau beberapa agent yang mengurus permohonan dibeberapa negara tadi. Cukup dengan mengajukan permohanan disatu negara, mereka bisa mengakses kebeberapa negara. Begitupun sebaliknya, dari luar negeri tidak perlu,” ungkap Agung Damarsasongko.

DJKI baru saja melakukan rapat internal pertama membahas pada tanggal 30 November 2015 di Jakarta. Hadir dalam rapat pembahasan tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli SH. MH. FCB.Arb., Direktur Merek, Fathlurachman SH. MH., Sekretaris DJKI Ir. Razilu, M.Si, perwakilan Komisi Banding Merek dan juga dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kepala Subdit Pelayanan Hukum Dit. Merek, Adi Supanto, SH. MH dan Kepala Bagian Humas dan TU, Agung Damarsasongko SH. MH.

baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

Pembahasan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari (30 November – 2 Desember 2015), telah menghasilkan beberapa tanggapan yang akan disampaiakn kepada DPR dalam siding-sidang berikutnya. Pemerintah akan kembali melanjutkan rapat dengan DPR pada 7 Desember 2015. (Humas DJKI – November 2015)

DJKI berbasis Teknologi Informasi”

September 8, 2022February 16, 2019 by dometoz

Posted in HKI by Humas DJKI

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) 2015 di Hotel Discovery Ancol Jakarta pada hari Senin-Rabu (28-30/9). Pembukaan Raker diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D bersamaan dengan peluncuran aplikasi perpanjangan merek terdaftar secara online bertempat di Ruang Aula Lantai 8 DJKI. Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 137 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon I, para pejabat eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional Khusus Pemeriksa Paten dan Merek, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Balitbang Hukum dan HAM, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan Inspektorat Jenderal, terdapat urgensi pada standardisasi jabatan dalam proses bisnis DJKI untuk meningkatkan capaian PNBP yang diharapkan. Sampai saat ini, Direktorat DJKI telah memiliki Jabatan Fungsional Tertentu, yaitu Pemeriksa Merek, Paten, dan Desain Industri yang secara lingkup pekerjaan berfokus pada pemeriksaan substantif. Selain ketiga jabatan tersebut, masih diperlukan peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan manajemen kekayaan intelektual, tetapi belum ada Jabatan Fungsional Tertentu yang mewadahinya di Direktorat.

Direktorat KI

Permohonan kekayaan intelektual (KI) di seluruh dunia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlebih di era saat ini, KI selalu menjadi bagian penting dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional. Raker DJKI Tahun 2015 ini mengangkat tema “Optimalisasi Pelayanan DJKI berbasis Teknologi Informasi”. Secara umum Raker DJKI Tahun 2015 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen dalam menyukseskan Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2015 s.d. 2019. Adapun materi Raker tahun 2015 membahas mengenai Renstra DJKI tahun 2015 s.d. 2019, Perubahan ORTA DJKI, persiapan implementasi Madrid Protocol, persiapan DJKI menjadi International Searching Authority (ISA) dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan DJKI.

Pada hari, Rabu 30 September 2015, seluruh Pejabat Eselon I dan II DJKI telah menyepakati hasil Raker DJKI Tahun 2015 antara lain usulan-usulan kebijakan DJKI berupa pemetaan persiapan implementasi Madrid Protocol, Tahap-tahap persiapan DJKI menjadi International Searching Authority (ISA), Renstra DJKI 2015-2019, dan Rekomendasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Sebagai informasi, pada masa pandemik tahun 2020, DJKI berhasil melampaui target capaian PNBP sebesar 190% senilai Rp800 miliar. Pada tahun 2021, DJKI memiliki target capaian PNBP hingga menyentuh angka 1 trilliun.

baca juga : paten, marek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang indikasi geografis dan dtslt, karena perlindungan nya dibawah kewenangan sekertariat jenderal kementerian pertanian.

Kunjungi Beberapa Website ini untuk menambah referensi bacaan anda DGIP, PELAYANAN PUBLIK, KEMENKUMHAM, PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kanwil Surabaya